1. MYOB
MYOB
merupakan Program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk
mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat. Myob
Limited mengeluarkan MYOB Accounting versi 12 hadir dengan sejumlah
fasilitas namun tetap memiliki karakteristik yang sama, yaitu pemasukkan
daftar akun, pengaturan (setup), mengelola bank,pelanggan, pemasok,
produk sampai pada laporan keuangan seperti neraca,laba rugi dan
sebagainya.
2. DacEasy Accounting (DEA) & Payroll 95
DacEasy
Accounting & Payroll 95 adalah suatu software yang digunakan untuk
mengelola data akuntansi yang terdapat pada suatu entitas serta
menampilkan laporan keuangan berdasarkan data akuntansi.
3. ACCURATE
ACCURATE merupakan software akunting yang kaya dengan fitur yang dirancang khusus untuk perusahaan kecil hingga menengah.
Sampai
dengan saat ini, telah ada ratusan perusahaan yang tersebar di seluruh
Indonesia yang telah memakai Accurate. Bahkan ada beberapa pengusaha
Indonesia yang membawa Accurate untuk dipergunakan di perusahaannya yang
berada di luar Indonesia.
Laporan yang dapat dihasilkan Accurate:
• Saldo piutang/hutang per tanggal yang diinginkan
•
Laporan untuk keperluan Auditing, seperti Layout untuk Top
Schedule/Working Trial Balance (kertas kerja auditor), Audit Trails
(jejak audit), Daftar Rasio Keuangan, dan Projected Cash Flow
• Untuk
Aktiva Tetap, Accurate menyediakan laporan Daftar Penyusutan dan
Perhitungan Beda Sementara, laporan ini disediakan untuk menunjang SPT
Pajak.
• Laporan Keuangan, yaitu Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas, dan juga Laporan Buku Besar.
• Untuk Persediaan, ada Kartu Persediaan, Laporan Inventory Valuation, dan Projected Inventory
•
Laporan Pembelian, a.l: Laporan Pembelian Barang per Vendor, Purchase
Order per Vendor, Laporan Pembelian dibandingkan dengan 4 hari
sebelumnya, 4 bulan sebelumnya, dan juga 4 tahun sebelumnya, dan Laporan
Retur Pembelian.
• Laporan Penjualan, a.l: Laporan Komisi Salesman, Sales Order per Item, termasuk juga Laporan retur Penjualan
• Analisa laporan keuangan, baik Analisa Neraca, maupun Rugi Laba
• Laporan Dupont System dan Z-Score
•
Dan juga Laporan Pendukung SPT seperti: Daftar Penyusutan Aktiva Tetap,
Daftar PPN Masukan, Daftar PPN Keluaran, Rekonsiliasi PPN lebih/kurang
Bayar, Daftar Kurs Dirjen Pajak.
4. LedgerPlus
Software akuntansi General Ledger (GL). Dilengkapi dengan built-in fungsi AR dan AP aging schedule.
feature utama dari software ini ialah:
° Transaksi dalam mata uang lokal dan asing (multi currency).
° Dua pilihan kurs: Pajak dan Tengah BI.
° Otomatis perhitungan Saldo Awal, Saldo Akhir dan Revaluasi.
° Cost/Profit Center untuk cabang, divisi, proyek, dll.
° Penomoran account flexible hingga 30 digit.
° Periode akuntansi flexible bulanan, triwulan, tahunan.
° Laporan terintegrasi langsung dengan Microsoft Excel.
° Proteksi user, password dan hak akses program.
° Otorisasi (posting) hanya dapat dilakukan oleh accounting manager.
° Sangat mudah digunakan. Panduan dalam bahasa Indonesia.
5. iOffice
Software akuntansi Penjualan, Pembelian, Persediaan Barang (Inventory) dan Produksi (Manufacturing).
feature utama dalam software ini ialah:
° Transaksi dalam mata uang lokal dan asing (multi currency).
° Fungsi Sales Order, Delivery dan Return.
° Fungsi Purchase Order, Receive dan Return.
° Terintegrasi dengan module GL, AR, AP (LedgerPlus).
° Dua pilihan inventory cost method: FIFO dan Average.
° Gudang lebih dari satu (multi warehouse).
° Laporan terintegrasi langsung dengan Microsoft Excel.
° Proteksi user, password dan hak akses program.
° Sangat mudah digunakan. Panduan dalam bahasa Indonesia.
6. Cash Register
Sistem
Point Of Sale (POS) berbasiskan Personal Computer (PC) untuk
menggantikan fungsi mesin Cash Register. Cocok digunakan bagi toko dan
mini market.
feature utama dalam software ini ialah:
° Persediaan barang (Inventory).
° Penjualan (Sales), Pembelian (Purchase) dan Produksi (Manufacture).
° Dapat diintegrasikan dengan mesin Barcode Reader.
° Print struk penjualan, laporan kartu stock, penjualan, pembelian, dll.
° Laporan terintegrasi langsung dengan Microsoft Excel.
° Proteksi user, password dan hak akses program.
° Sangat mudah digunakan. Panduan dalam bahasa Indonesia.
7. Zahir
•
Zahir Accounting adalah software akuntansi keuangan terbaik penuh
inovasi yang sangat berbeda dengan software akutansi lainnya.
•
Mempermudah pembukuan, dimana seluruh jurnal akuntansi dan laporan
keuangan dibuat secara otomatis tanpa perlu mengerti teori akuntansi
yang mendalam.
• Mempermudah Anda dalam mengambil keputusan bisnis,
karena dilengkapi berbagai analisa laporan keuangan perusahaan, seperti
analisa rasio, break even point analysis, berbagai grafik dan laporan
interaktif yang menarik dan terintegrasi.
• Dengan segala kelebihannya, Zahir Accounting Software lebih tepat disebut 'business management software'.
•
Software akuntansi lainnya hanya dirancang untuk mencatat jurnal
transaksi, membuat laporan laba rugi dan laporan neraca, yang hanya
mudah digunakan oleh mereka yang mengerti teori akuntansi, Zahir
Accounting mudah digunakan oleh siapa saja.
Senin, 26 November 2012
Rabu, 07 November 2012
Model Data & Jenisnya
1. Model Data & Desain Database
Sistem informasi berbasiskan komputer terdiri dari komponen-komponen berikut ini :
• Database
• Database software
• Aplikasi software
• Hardware komputer termasuk media penyimpanan
• Personal yang menggunakan dan mengembangkan sistem
Proses perancangan database merupakan bagian dari siklus hidup database sebagai micro lifecycle.
SIKLUS KEHIDUPAN DATABASE SEBAGAI SIKLUS KEHIDUPAN MIKRO
Seperti telah disebutkan sebelumnya, sebuah sistem database merupakan komponen dasar sistem informasi organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu siklus hidup aplikasi database berhubungan dengan siklus hidup sistem informasi. Langkah-langkah siklus hidup aplikasi adalah berikut ini :
2. Pengertian Database
Database merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan pengembangan serta penggunaannya sebaiknya dipandang dari perspektif kebutuhan organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu siklus hidup sebuah sistem informasi organisasi berhubungan dengan siklus hidup sistem database yang mendukungnya.
3. Pengertian Field
Merepresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, seperti misalnya nama, alamat dan lain sebagainya. Kumpulan dari field membentuk suatu record.
4.
Adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan, masing-nasing elemen data tersebut dikenal dengan sebutan field. Field data tersebut dapat memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda, walaupun field-field tersebut berada dalam satu kesatuan namun masing-masing field dapat diakses secara individual.
5. Pengertian ERD
Diagram untuk menggambarkan model Entitiy-Relationship ini disebut Entitiy-Relationship Diagram, ER Diagram, atau ERD gambaran mengenai berelasinya antar entitas
6.
REA adalah sebuah framework akuntansi untuk memodelkan resources, events, dan agents yang penting dalam suatu organisasi dan membuat garis hubungan/keterkaitan diantara ketiganya. Tidak seperti dalam sistem akuntansi tradisional, sistem REA membolehkan baik data akuntansi dan nonakuntansi untuk diidentifikasi, diambil, dan disimpan dalam database yang terpusat
7. Proses dalam membuat desain database
Proses Desain database adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat beberapa alasan mengapa desain database perlu untuk dilakukan, salah satu adalah untuk menghindari pengulangan data
8.
REA adalah model yang populer dalam sistem informasi pengajaran akuntansi (AIS). Tapi ini jarang terjadi pada praktik bisnis-perusahaan tidak dapat dengan mudah membongkar sistem warisan mereka untuk memenuhi tuntutan radikal REA's.
Model REA menghilangkan objek akuntansi banyak yang tidak diperlukan dalam usia komputer. Yang paling terlihat dari ini adalah debit dan kredit-double-entry pembukuan menghilang dalam sistem REA. Banyak buku besar umum juga menghilang, setidaknya sebagai obyek persisten, - misalnya, piutang atau hutang. Komputer dapat menghasilkan account tersebut secara real time menggunakan catatan sumber dokumen.
Sumber :
http://dhanusoftware.blogspot.com/2012/11/pengantar-model-data-jenisnya.html
Selasa, 23 Oktober 2012
Sistem Informasi Akuntansi
SISTEM INFORMASI AKUTANSI
1. PENGERTIAN
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi.Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Sistem Informasi Akutansi merupakan komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern.
2. PERBEDAAN
SIA (SISTEM INFORMASI AKUTANSI)
Bersifat transaksional dan menghasilkan laporan transaksional baik untuk manjemen maupun untuk elemen luar.
Data adalah terkini dan untuk jangkauan informasi jangka pendek
Untuk pemecahan masalah yang umum dan berhubungan dengan transaksiSIM (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN)
Bersifat transaksional dan menghasilkan laporan transaksional baik untuk manjemen maupun untuk elemen luar.
Data adalah terkini dan untuk jangkauan informasi jangka pendek
Untuk pemecahan masalah yang umum dan berhubungan dengan transaksiSIM (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN)
Data sudah tersedia melalui transaksi di SIA
Informasi hanya ditujukan untuk semua level manajemen bukan untuk lingkungan
Informasi terdiri dari masa lalu dan masa kini serta masa akan datang
Untuk pemecahan masalah di masing-masing manajemen fungsional (Pemasaran, Produksi dan Keuangan serta yang lainnya)SIK (SISTEM INFORMASI KEUANGAN)
Sistem Informasi kepada orang atau kelompok baik yang di dalam peruasajaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan.SIP (SISTEM INFORMASI PEMASARAN)
sistem informasi yang diterapkan di fungsi pemasaran. SIPEMmempunyai enam komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi dan kontrolDSS
Data tersedia emlalui transksi SIA
Banyak menggunakan pemodelan matematika
Masalah yg dipecahkan lebih spesifik
Bentuk keluaran adalah memberikan opsional kepada Pengmbil keputusan.
Informasi hanya ditujukan untuk semua level manajemen bukan untuk lingkungan
Informasi terdiri dari masa lalu dan masa kini serta masa akan datang
Untuk pemecahan masalah di masing-masing manajemen fungsional (Pemasaran, Produksi dan Keuangan serta yang lainnya)SIK (SISTEM INFORMASI KEUANGAN)
Sistem Informasi kepada orang atau kelompok baik yang di dalam peruasajaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan.SIP (SISTEM INFORMASI PEMASARAN)
sistem informasi yang diterapkan di fungsi pemasaran. SIPEMmempunyai enam komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi dan kontrolDSS
Data tersedia emlalui transksi SIA
Banyak menggunakan pemodelan matematika
Masalah yg dipecahkan lebih spesifik
Bentuk keluaran adalah memberikan opsional kepada Pengmbil keputusan.
3. SIKLUS PENCANTUM TRANSAKSI AKUTANSI
Dari Segi Bukti Transaksi , terdiri dari:
a. Bukti Transaksi Intern
bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat dan ditujukan untuk intern perusahaan. Beberapa bukti transaksi yang termasuk bukti transaksi intern adalah sebagai berikut.
1. bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti transaksi yang menyatakan bahwa perusahaan telah menerima uang tunai. Misalnya penerimaan dari penjualan tiket dan pembayaran penjualan alat tulis.
3. memo. Memo merupakan pesan ringkas dari seseorang kepada orang lain dalam satu lingkup perusahaan. Misalnya memo dari pimpinan kepada bawahan. Penulisan memo dilakukan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami.
b. Buku Transaksi Extern
bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Adanya bukti ekstern ini karena perusahaan melakukan transaksi dengan pihak luar. Beberapa bukti transaksi yang termasuk bukti ekstern adalah sebagai berikut.
1. faktur. Faktur merupakan tanda bukti karena terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Secara umum, faktur dibuat rangkap dua. Lembaran pertama diberikan kepada pembeli dan lembaran kedua untuk perusahaan. Faktur yang diberikan kepada pembeli dinamakan faktur pembelian. Faktur yang disimpan penjual dinamakan faktur penjualan.
2. kuitansi. Kuitansi merupakan bukti penerimaan atas pembayaran sejumlah uang secara tunai. Kuitansi dibuat oleh pihak yang menerima uang untuk pihak yang mengeluarkan uang. Kuitansi dibuat rangkap dua. Bagian dari kuitansi asli diberikan kepada pihak yang mengeluarkan uang dan salinannya disimpan oleh pihak penerima uang sebagai arsip.
3. nota. Nota adalah bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas
pembelian barang secara tunai. Nota berfungsi sebagai bukti pengeluaran uang oleh pembeli. Sementara itu, nota bagi penjual berfungsi sebagai bukti penerimaan uang. Nota dapat digolongkan menjadi dua, yaitu nota debit dan nota kredit.
b. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dikeluarkan perusahan kepada pihak luar karena perusahaan telah menerima kembali barang yang telah dijual akibat rusak atau tidak sesuai pesanan.
4. cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh nasabah yang memiliki rekening di bank agar pihak bank membayarkan sejumlah uang yang tertulis pada lembaran cek kepada orang yang disebutkan dalam cek. Cek termasuk bukti transaksi pembayaran secara tunai.
4. SIKLUS-SIKLUS PEMROSESAN TRANSAKSI
Sistem Informasi Akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan, yaitu :
1. Siklus pendapatan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan.
2. Siklus pengluaran. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan.
3. Siklus produksi . Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumberdaya menjadi barang dan jasa.
4. Siklus keuangan . Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peroleh dan manajemen dana-dana modal, termasuk kas.
Siklus Aplikasi Produksi:
a. menghitung seluruh pendapatan keuangan produksi
b. menggantikan sistem akuntansi manual
c. mengetahui seluruh biaya dalam proses produksi
d. mendapatkan kepastian laba
Sumber :
Rabu, 27 Juni 2012
Politik Strategi Nasional
POLITIK STRATEGI NASIONAL
Pengertian Politik
Politik adalah proses pembentukan
dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang
antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian
ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang
berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Istilah politik berasal dari kata Polis
(bahasa Yunani) yang artinya Negara Kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata,
seperti:
1. Politeia artinya segala hal ihwal mengenai Negara.
2. Polites artinya warga Negara.
3. Politikus artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang Negara atau negarawan.
4. Politicia artinya pemerintahan Negara.
Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.
1. Politeia artinya segala hal ihwal mengenai Negara.
2. Polites artinya warga Negara.
3. Politikus artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang Negara atau negarawan.
4. Politicia artinya pemerintahan Negara.
Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.
Politik adalah proses pembentukan
dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang
antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian
ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang
berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Di samping itu
politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
§ politik
adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
(teori klasik Aristoteles)
§ politik
adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
§ politik
merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di masyarakat
Dalam konteks
memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi
politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk
mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Pembagian atau alokasi adalah pembagian
dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, politik merupakan pembagian
dan penjatahan nilai-nilai secara mengikat.
Sistem pilitik suatu Negara selalu meliputi 2 suasana kehidupan. Yaitu:
a. Suasana kehidupan politik suatu pemerintah (the Govermental political sphere)
b. Suasana kehidupan politik rakyat (the sociopolitical sphere)
Suasana kehidupan politik pemerintah dikenal dengan istilah suprastruktur politik, yaitu bangunan “atas” suatu politik. Pada suprastruktur poliyik terdapat lembaga-lembaga Negara yang mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan politik (pemerintah).
Suasana kehidupan politik pemerintahan ini umumnya dapat diketehuai dalam UUD atau konstitusi Negara yang bersangkutan. Suprastruktur politik Negara Indonesia meliputi MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, danDPA.
Suasana kehidupan politik rakyat dikenal istilah “Infrastruktur politik” yaitu bangunan bawah suatu kehidupan politik, yakni hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga Negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat.
Infrastruktur politik mempunyai 5 unsur diantaranya:
1. Partai politik
2. Kelompok kepentingan
3. Kelompok penekan
4. Alat komunikasi politik
5. Tokoh politik.
Partai dan Golongan
Hubungan Internasional
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu Negara.
Masyarakat
adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.
Kekuasaan
Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.
Negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933
Tokoh dan pemikir ilmu politik
Tokoh-tokoh politik
Pemikir-pemikir politik
Mancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.
Indonesia
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti.
Sistem pilitik suatu Negara selalu meliputi 2 suasana kehidupan. Yaitu:
a. Suasana kehidupan politik suatu pemerintah (the Govermental political sphere)
b. Suasana kehidupan politik rakyat (the sociopolitical sphere)
Suasana kehidupan politik pemerintah dikenal dengan istilah suprastruktur politik, yaitu bangunan “atas” suatu politik. Pada suprastruktur poliyik terdapat lembaga-lembaga Negara yang mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan politik (pemerintah).
Suasana kehidupan politik pemerintahan ini umumnya dapat diketehuai dalam UUD atau konstitusi Negara yang bersangkutan. Suprastruktur politik Negara Indonesia meliputi MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, danDPA.
Suasana kehidupan politik rakyat dikenal istilah “Infrastruktur politik” yaitu bangunan bawah suatu kehidupan politik, yakni hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga Negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat.
Infrastruktur politik mempunyai 5 unsur diantaranya:
1. Partai politik
2. Kelompok kepentingan
3. Kelompok penekan
4. Alat komunikasi politik
5. Tokoh politik.
Partai dan Golongan
Hubungan Internasional
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu Negara.
Masyarakat
adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.
Kekuasaan
Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.
Negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933
Tokoh dan pemikir ilmu politik
Tokoh-tokoh politik
Pemikir-pemikir politik
Mancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.
Indonesia
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti.
Pengertian Strategi dan
Strategi Nasional
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art
of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam
peperangan . Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah
pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan .
Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik . Dalam
pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau
pencapaian tujuan . Dengan demikian , strategi tidak hanya menjadi monopoli
para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang
kehidupan.
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional .
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional .
Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional
perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen
nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan
Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung
selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak
tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah
dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur
politik” . Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK,
MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai
“infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat,
seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok
kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group) .
Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki
kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di
tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan
proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk
dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh
para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan
petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan
politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud
pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai
berikut :
Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).
Kewenangan Daerah
1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.
b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi
1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.
6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.
b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi
1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.
6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
Tulisan
1.
Perkembangan politik setelah merdeka
Bidang Politik
Kondisi dunia politik bangsa Indonesia
pasca proklamasi kemerdekaan, banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan
di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh
pemerintahan yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa jepang yang menduduki
bangsa Indonesia setelah Belanda. Pertama-tama melakukan rapat PPKI yang
dilaksanakan pada tanggal 18 agustus 1945. Agenda pertama adalah menunjuk
presiden dan wakil presidenserta mengesahkan dasar negara yaitu UUD Negara.
Kemudian rapat terus berlanjut dengan agenda –agenda yang lebih luas yaitu
pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet
Pertama RI, pembagian wilayah RI atas 8 Propinsi beserta pada gubernurnya,
penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan
BKR/TKR, dan lain-lain. Tetapi banyaknya hambatan dan kurangnya pengalaman
dalam perjalanan pembangunan yang akan dihadapi, maka jalannya pemerintahan
menjadi tersendat dan tidak seluruhnya sesuai rencana dan cita-cita yang telah
di canangkan.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, Tentara Inggris ditugaskan di Indonesia untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Sebelum tugas itu dilaksanakan, antara Inggris dan Belanda, sesama anggota Sekutu, pada tanggal 24 Agustus 1945 disuatu tempat dekat London, terjadi penandatanganan suatu Civil Affairs Agreements yang isinya bahwa Inggris akan membantu Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Dalam era baru itu Belanda berpegang pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang isinya antara lain bahwa Indonesia dijadikan negara commonwealth yang berbentuk federal.
Setelah Jakarta dikuasai oleh Belanda,
untuk menciptakan suatu daerah yang aman, Belanda memperluas daerah kekuasaannya
ke arah barat. Tangerang sebagai pintu gerbang barat bagi Jakarta dan Gerbang
Timur bagi Banten, dikuasai pada akhir bulan Mei 1946, sedangkan Pemerintah
Sipil Tangerang mundur dan pindah ke Balaraja, sekitar 45 km disebelah timur
kota Serang. Sebelum itu, untuk mengepung kota Tangerang, Serpong yang ada di
sebelah selatan Tangerang, dikuasai lebih dahulu/ Pada pertengahan bulan Juni
1946 Curug Mauk dan Balaraja diserang Belanda. Disebelah Selatan untuk
mengisolasi Banten, Belanda menduduki Bogor dan kemudian Pelabuhan Ratu. Dengan
dikuasainya tempat=tempat tersebut, pintu-pintu keluar dan masuk ke Daerah
Banten TERTUTUP.
Bidang Ekonomi
Pada masa pasca proklamasi kemerdekaan,
keadaan perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan
terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang
beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan
kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak.
Oleh karena itu dengan sangat terpaksa
pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata uang sekaligus yaitu mata uang de
javasche Bank , mata uang Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan Jepang.
Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain yaitu menasionalisasikan de
javasche bank, KLM, KPM, dan perkebunan – perkebunan asing milik swasta asing,
serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika, tetapi semua itu
tidak memberikan hasil yang berarti dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh
Belanda dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan negara merugi
sebesar 200.000.000,00.
Banyak peristiwa yang mengakibatkan
defisitnya keuangan negara salah satunya adalah perang yang dilancarkan sekutu
dan NICA. Usaha- usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk mengatasi
masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan februari
tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara
pendistribusiannya, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan
milik swasta asing.
Untuk mengatasi terjadinya korosi, dapat dilakukan berbagai langkah, diantaranya :
DicatÄ
Cat menghindarkan kontak besi dengan udara dan air. Sehingga apabila kontak besi dan udara dapt dihindari, maka reaksi perkaratan tidak mungkin terjadi.
Melumuri dengan oli atau minyakÄ
Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin oli atau minyak mencegah kontak besi dengan air. Penghindaran kontak besi dengan air sama saja artinya dengan menghindarkan dari kontak dengan oksigen pada air, sehingga korosi tidak terjadi. Selain itu, menghindari kontak dengan air juga sama halnya dengan menghindari salah satu faktor penyebab korosi, yaitu kelembapan.
Dibalut dengan plasticÄ
Berbagai macam barang, misalnya rak piring dan kerancang sepeda dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak besi udara dan air. Penghindaran kontak besi dengan air sama saja artinya dengan menghindarkan dari kontak dengan oksigen pada air, sehingga korosi tidak terjadi. Selain itu, menghindari kontak dengan air juga sama halnya dengan menghindari salah satu faktor penyebab korosi, yaitu kelembapan.
Tin plating (pelapisan dengan timah)Ä
Biasanya kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan secara elektrolisis, yang disebut electro plating. Timah tergolong logam yang tahan karat. Besi yang dilapisi timah tidak mengalami korosi karena tidak adanya kontak dengan oksigen (udara) dan air. Akan tetapi, lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan utuh (tanpa cacat). Apabila lapisan timah ada yang cacat, misalnya tergores, maka timah justru mendorong/mempercepat korosi besi. Hal itu terjadi karena potensial reduksi besi lebih negatif daripada timah. Oleh karena itu, besi yang dilapisi timah akan membentuk suatu sel elektrokimia dengan besi sebagai anode. Dengan demikian timah mendorong korosi besi.
Galvanisasi (pelapisan dengan zink)Ä
Pipa besi, tiang telepon, badan mobil, dan berbagai barang lain dilapisi dengan zink. Berbeda dengan timah, zink dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Hal itu terjadi karena suatu mekanisme yang disebut perlindungan katode. Oleh karena potensial reduksi besi lebih positif daripada zink, maka besi yang kontak dengan zink akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode. Dengan demikian, besi terlindungi dan zink yang mengalami oksidasi.
Cromium plating (pelapisan dengan kromium)Ä
Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap, misalnya untuk bemper mobil. Cromium plating juga dilakukan dengan elekrolisis. Sama seperti zink, kromium juga dapat memberi perlindungan sekalipun lapisan kromium itu ada yang rusak.
Sacrificial protection (pengorbanan anode)Ä
Magnesium adalah logam yang jauh labih aktif (berarti lebih mudah berkarat) daripada besi. Jika logam magnesium dikontakkan dengan besi maka magnesium itu akan berkarat tetapi besi tidak. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Secara periodik, batang magnesium harus diganti.
2.strategi dan
pembangunan nasional indonesia dari masa sesudah kemerdekaan sampai reformasi
Perkembangan Politik di Dunia & di
Indonesia pada Masa Sesudah Kemerdekaan Sampai Saat ini.
Suatu sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu objek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.
Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program wajib belajar 9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya banyak anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar putus sekolah dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam masyarakat yang terlibat dibawah politiknya.
Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.
Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdeka-annya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.
Corak pertama terdapat pada golongan elite strategis, yakni kecenderungan untuk memaksakan subyektifisme mereka agar menjadi obyektifisme, sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter. Corak kedua terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat emosional-primordial. Kedua cirak ini tersintesa sehingga menciptakan suasana politik yang otoriter/totaliter.
Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.
Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep “dinamika dalam kestabilan”. Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih baik. Misalkan kepada suatu generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada, generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.
Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri “dinamika dalam
kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Maka disini diperlukanlah suatu proses yang dinamakan sosialisasi, sosialisasi Pancasila. Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif dan berhasil maka kita akan meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instant terjadinya pembudayaan.
Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah:
• Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya
• Rasio, faktor yang berasal dari otaknya
Jikalau kedua faktor tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila maka pada saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu dengan sendirinya.
Tentu saja tidak hanya kedua faktor tersebut. Segi lain pula yang patut diperhaikan dalam proses pembudayaan adalah masalah waktu. Pembudayaan tidak berlangsung secara instan dalam diri seseorang namun melalui suatu proses yang tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang adalah pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor kronologis ini berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.
Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Sekarang ini bangsa kita memerlukan suatu transformasi budaya sehingga membentuk budaya yang memberikan ciri Ideal kepada setiap Individu yakni berciri seperti manusia yang lebih Pancasilais. Transformasi iu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau pembaharuan. Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta segala prosesnya akan menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh oleh bangsa Indonesia di masa depan.
2. Strategis Pembangunan Nasional Pada Masa ORBA dan Reformasi
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, penguatan prinsip-prinsip Good Governance : transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang lebih baik. Disamping itu dokumen perencanaan pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi (AFTA, WTO, dsb) dan perubahan peta geopolitik dunia pasca tragedi 11 September 2001.
Suatu sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu objek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.
Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program wajib belajar 9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya banyak anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar putus sekolah dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam masyarakat yang terlibat dibawah politiknya.
Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.
Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdeka-annya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.
Corak pertama terdapat pada golongan elite strategis, yakni kecenderungan untuk memaksakan subyektifisme mereka agar menjadi obyektifisme, sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter. Corak kedua terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat emosional-primordial. Kedua cirak ini tersintesa sehingga menciptakan suasana politik yang otoriter/totaliter.
Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.
Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep “dinamika dalam kestabilan”. Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih baik. Misalkan kepada suatu generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada, generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.
Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri “dinamika dalam
kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Maka disini diperlukanlah suatu proses yang dinamakan sosialisasi, sosialisasi Pancasila. Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif dan berhasil maka kita akan meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instant terjadinya pembudayaan.
Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah:
• Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya
• Rasio, faktor yang berasal dari otaknya
Jikalau kedua faktor tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila maka pada saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu dengan sendirinya.
Tentu saja tidak hanya kedua faktor tersebut. Segi lain pula yang patut diperhaikan dalam proses pembudayaan adalah masalah waktu. Pembudayaan tidak berlangsung secara instan dalam diri seseorang namun melalui suatu proses yang tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang adalah pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor kronologis ini berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.
Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Sekarang ini bangsa kita memerlukan suatu transformasi budaya sehingga membentuk budaya yang memberikan ciri Ideal kepada setiap Individu yakni berciri seperti manusia yang lebih Pancasilais. Transformasi iu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau pembaharuan. Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta segala prosesnya akan menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh oleh bangsa Indonesia di masa depan.
2. Strategis Pembangunan Nasional Pada Masa ORBA dan Reformasi
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, penguatan prinsip-prinsip Good Governance : transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang lebih baik. Disamping itu dokumen perencanaan pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi (AFTA, WTO, dsb) dan perubahan peta geopolitik dunia pasca tragedi 11 September 2001.
Dokumen perencanaan periode 1968-1998
Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.
Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut terlambat untuk direposisi walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum dinamika reformasi terjadi.
Pembangunan Nasional pada masa ORDE BARU
berpedoman pada TRILOGI PEMBANGUNAN dan DELAPAN JALUR PEMERATAAN. Trilogy Pembangunan terdiri dari :
• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
1. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
2. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.
Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut terlambat untuk direposisi walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum dinamika reformasi terjadi.
Pembangunan Nasional pada masa ORDE BARU
berpedoman pada TRILOGI PEMBANGUNAN dan DELAPAN JALUR PEMERATAAN. Trilogy Pembangunan terdiri dari :
• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
1. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
2. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Sabtu, 21 April 2012
keberhasilan ketahanan nasional
Keberhasilan
Ketahanan Nasional
Sejak
merdeka negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa.Tetapi bangsa Indonesia mampumempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampumenegakkan wibawa pemerintahan dari
gerakan separatis.Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi
geografis, sumber dayaalam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah
menempatkan Indonesia menjadiajang persaingan kepentingan dan perebutan
pengaruh antar negara besar. Hal ini secaralangsung maupun tidak langsung
memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat
mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup daneksitensi NKRI. Untuk itu
bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhanyang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasilmengatasi setiap
bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapundatangnya. Hal
inilah yang dinamakan ketahanan nasional.Ketahanan Nasional mempunyai aspek
utama, yaitu
Kesejahteraan
dan Keamanan.
Kesejahteraan dan Keamanan adalah dua aspek dari Ketahanan
Nasionalyang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Sebab itu,
mengusahakan terwujudnyaKetahanan Nasional hakikatnya merupakan satu proses
membentuk Kesejahteraan danKeamanan buat negara dan bangsa. Ada kalanya bangsa
berada dalam tingkat perjuanganyang memerlukan titik berat pada Kesejahteraan,
sedangkan pada tingkat perjuangan lainmungkin juga titik berat harus pada
Keamanan . Namun sekalipun titik berat diletakkan pada salah satu aspek,
aspek yang lain tidak boleh hilang sama sekali. Sebab sepertidalam ilmu hitung
apabila kita kalikan satu angka dengan nol, hasilnya menjadi nol pula.Jadi
kalau salah satu aspek sama sekali tidak diperhatikan, Ketahanan Nasional
akansama dengan nol atau tidak ada Ketahanan Nasional. Paling baik adalah kalau
kita dapatmembentuk kondisi harmonis antara Kesejahteraan dan Keamanan,
meskipun hal itutidak mudah tercapai
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, ketahanan nasional
digunakanuntuk menangkal adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan untuk
menjaminkehidupan nasional yang termuat dalam ASTA GATRA (Trigatra dan
Pancagatra). Padakesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai ancaman yang
ada dalamPancagatra yang terdiri dari ancaman di bidang ideologi, politik,
ekonomi, social budaya,dan pertahanan dan keamanan (IPolEkSosbudHankam).
Ancaman dan tantangan di berbagai aspek
kehidupan
Di bidang ideologi ancaman-ancaman berupa :
1.Campur tangan asing yang menyebabkan disintegrasi
Tak dapat dipungkiri, diintegrasi selalu menjadi ancaman yang
harusdiwaspadai oleh Indonesia. Tidak jarang muncul intervensi
negaraasing,dengan maksud tertentu, yang turut mendorong terjadinya
diintergrasiini.Contohnya adalah yang terjadi sewaktu usaha pemisahan diri
Timor Leste.Saat itu,para pejuang daerah mendapat bantuan senjata dari
NegaraAustralia.Hal ini mengancam salah satu sila dalam Pancasila yaitu
silaketiga,”Persatuan Indonesia”.
2.Semakin besarnya pengaruh budaya asing
Pada era globalisasi ini, penyebaran pengaruh suatu kebudayaan
menjadisemakin mudah dilakukan melalui berbagai media yang ada.
Pengaruhkebudayaan asing ini memberikan banyak keuntungan dari
budaya- budayanya yang positif, namun tidak jarang pula yang masuk justru
adalah budaya yang negatif.Salah satu contoh budaya yang negatif ini adalah
seks bebas
Budaya seks bebas amat bertentangan dengan adat ketimuran yang
masihdianut sebagian besar warga Negara Indonesia dan paham
ideologi pancasila,terutama sila pertama,”Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana
seks bebas ini bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.
3.Pengaruh paham liberalisme dalam bidang ekonomi
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menganut
ekonomi pancasila, namun pada kenyataannya semakin lama
perekonomianIndonesia semakin condong ke paham liberal,yang salah satu pahamnyaadalah
persaingan bebas dimana yang kuatlah yang akan bertahan. Hal
ini bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima dari
Pancasilayaitu,”Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial
bagiseluruh rakyat Indonesia”.Bila kita terus mengikuti paham yang kuatlah yang
bertahan, maka rakyatkecil atau yang lemah akan kalah dan dimanfaatkan oleh
yang kuat untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin,sehingga
kemanusiaan oranglemah tersebut terinjak-injak dan tidak ada lagi keadilan
sosial, karenasemua yang ada dimanfaatkan oleh yang kuat tanpa memedulikan
saudarasebangsanya lagi.
Saran penyelesaiannya :
1.Berpegang
kepada ideologi pancasilaPada dasarnya para pendiri negarai Indonesia ini telah
memikirkan nilai-nilaidasar yang paling sesuai bagi kepribadian Bangsa
Indonesia,yaituPancasila.Maka,sudah sepatutnya sebagai bangsa Indonesia kita
berusahautntuk memahami makna sesungguhnya dari ideologi pancasila,
sehinggaideologi Pancasila tersebut dapat kita gunakan
sebagai pegangan yang sesuaidengan kepribadian bangsa kita dalam
menghadapi tantangan global yangsemakin beragam ini.
2.Kritis
terhadap hal-hal yang ditawarkan kepada kita sebagai efek globalisasi
Tidak semua hal yang dibawa oleh kemajuan global itu sifatnya
negatif, banyak juga dampak positif yang dihasilkannya.Oleh karena
itu, kita haruslebih kritis lagi dalam memilah hal-hal asing yang ditawarkan kepada
kita.Halyang positif dapat kita terima untuk kemajuan diri kita,sementara
dampak yang negatif sedapat mungkin kita tolak.
3.Beriman
kepada Tuhan yang Maha Esa.Dengan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dan
ajaran agama, kita dapatmenolak hal-hal negatif dari luar seperti seks bebas. Karena,pada
dasarnyatidak ada agama yang baik yang mengajarkan umatnya untuk berbuat jahat.
4.Meningkatkan
semangat persaudaraan antar sesama warga NegaraMengingat Indonesia merupakan
Negara yang terdiri dari keberagamansuku,ras, maupun agama serta kebudayaan,
maka salah satu ancaman yang paling sering terjadi di Negara Kesatuan
Republik Indonesia ini adalahancaman perpecahan. Ancaman perpecahan ini dapat
kita minimalisir dengan meningkatkan rasa persaudaraan dan senasib
sepenanggungan degan sesamawarga Negara Indonesia.
Di bidang politik ada ancaman berupa pemerintahan
yang tidak aspiratif danresponsive atau bisa dikatakan diktator. Pemerintahan
yang tidak mau mendengar aspirasirakyat artinya pemerintah ini tidak demokratis
(dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat).Padahal kita tahun system
pemerintahan kita adalah system pemerintahan yangdemokratis bukan totaliter
(diktator). Meskipun telah diselenggarakannya PEMILU, halini tidak menjamin
semua suara serta partisipasi rakyat mendapat bagian dalam pemerintahan.
Ini dikareanakan masih sering terjadinya kecurangan dalam prosesdemokrasi ini,
misalnya saja dengan masih banyaknya manipulasi suara rakyat
untuk memenangkan kelompok tertentu smapi kepada tidak meratanya pemberian
hak suarakepada rakyat (ada rakyat yang berhak menggunakan hak suaranya, tetapi
tidak tercantum namanya dan sebaliknya).
Mengatasinya dengan
memberdayakan
masyarakatuntuk mengawasi pemerintahan melalui wakilnya yang duduk di lembaga
legislativeuntuk mengawasi pemerintahan supaya tidak diktator (seperti
yang terjadi pada zamanorde baru). Kemudian membuat aturan UU yang mengatur tentang
pemerintahan anti- totaliter. UU
perlu dibuat karena pemerintahan kita berdasarkan atas hukum
(rechstaat)artinya apa yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan UU yang
berlaku dalam suatunegara.
Di bidang ekonomi , kemiskinan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional.Adalah satu
kenyataan bahwa kemiskinan masih terdapat dalam jumlah besar diIndonesia.
Meskipun jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan sudah dapatkita kurangi
secara mencolok, yaitu dari sekitar 70 persen pada tahun 1970 menjadisekitar 15
persen pada tahun 1993, namun itu masih meliputi tidak kurang dari 27
jutaorang. Satu jumlah yang sama dengan jumlah penduduk satu negara ukuran
menengahseperti Canada (28 juta) dan jauh di atas penduduk Malaysia (19 juta).
Padahal rakyatIndonesia yang hidup sedikit di luar garis kemiskinan juga masih
tergolong miskin sekali.Maka dengan begitu jumlah penduduk Indonesia yang masih
hidup miskin banyak sekali.Kondisi penduduk demikian tidak mendukung adanya
Ketahanan Nasional yang kuat,malahan melemahkannya. Seperti telah diuraikan,
Ketahanan Nasional terdiri dariKesejahteraan dan Keamanan yang dapat dibedakan
tetapi tidak dipisahkan. Kalau masih banyak sekali penduduk Indonesia
miskin, sekalipun ada kecenderungan akan membaik,maka Kesejahteraan pada waktu
ini belum tinggi. Karena itu juga Keamanan belumdalam kondisi yang cukup baik.
Oleh karena itu Kemiskinan merupakan tantangan yangharus dapat diatasi secepat
mungkin untuk dapat mewujudkan Ketahanan Nasional yangtangguh. Kemiskinan itu
dapat dilihat secara absolut dan relatif. Dilihat secara absolutkita
mempunyai tingkat kemiskinan sebagaimana diindikasikan oleh penghasilan
per kapita yang sekarang sebesar 730 dollar AS atau sekitar Rp 1.500.000
per tahun. Padaumumnya penghasilan yang dinilai memadai adalah kalau sudah di
atas 2.000 dollar ASatau sekitar Rp 4.500.000 per tahun. Jadi keadaan kita
secara absolut baru sepertiga yangdinilai normal. Padahal angka Rp 1.500.000
per capita / tahun itu jauh dari gambarankeadaan penghasilan penduduk yang
sebenarnya. Sebab ada yang segolongan kecil yangkaya sekali dengan penghasilan
per capita mungkin tidak kalah dari penduduk di negaramaju, jadi lebih dari
20.000 dollar AS atau Rp 45 juta setahun. Sedangkan mayoritas penduduk di
bawah Rp 1.500.000, bahkan mungkin sekali di bawah Rp 1.000.000 per tahun.
Secara relatif kondisi penghasilan bangsa Indonesia masih amat parah juga,
karena harus dibandingkan dengan penghasilan per capita bangsa-bangsa yang
lain, khususnyayang tinggal sekitar kita. Kita adalah bangsa termiskin di
lingkungan ASEAN menurutlaporan World Bank Atlas 1995. Singapore adalah terkaya
dengan $ 19.310, Malaysia $3.160, Thailand $ 2.040, Filipina $ 830, sedangkan
Brunei Darussalam menurut majalahAsia Week 10 Februari 1995 $ 18.500. Maka
jelas sekali bahwa kita baik secara absolutmaupun relatif masih tergolong
bangsa yang miskin, apalagi kalau melihat penghasilanmayoritas penduduk yang di
bawah Rp 1.000.000 atau $ 500. Meskipun sekitar 5 persen penduduk
Indonesia tidak kalah hidupnya dari rata-rata penduduk Singapore.
Untuk mengatasi kemiskinan, kita harus meningkatkan mutu sumber dayamanusia supaya bisa
bersaing dengan penduduk negara lain supaya kita memilikikeunggulan kompetitif
dibandingkan negara lain. Meningkatkan kualitas sumber dayamanusia bisa
dilakukan denga cara memperbaiki mutu pendidikan kita, memberikan beasiswa
bagi penduduk yang tidak mampu namun memiliki kemampuan misalnyadengan program
BOS yang sedang digalakkan pemerintah. Selain itu untuk menurunkantingkat
kemiskinan, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
tidak hanya melihat kuantitasnya namun kualitasnya. Artinya pertumbuhan
ekonomi harusdapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas supaya tingkat
pengangguran menurundan kemiskinan lambat laun bisa dihilangkan. Pertumbuhan
ekonomi saja tidak cukup,namun pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan
spread effect (efek sebaran) artinyaharus merata ke seluruh lapisan
masyarakat, sehingga gap antara kaya dan miskinmenjadi kecil. Struktur ekonomi
yang berkesinambungan juga bisa digunakan untuk menghadapi ancaman
kemiskinan. Struktur ekonomi bisa dilihat dalam APBN kita,dimana dalam APBN bisa
kita lihat apakah belanja pembangunan lebih banyak dari belanja rutin.
Belanja pembangunan digunakan untuk pembangunan daerah tertinggal,KUR, PNPM
yang fungsinya untuk memberantas kemiskinan.Selain kemiskinan, ancaman di
bidang ekonomi adalah praktek monopoli perusahaan besar yang bisa
menghabisi usaha-usaha kecil dan menengah. Jika praktek monopoli dibiarkan
saja, maka perekonomian bukan lagi berdasarkan demokrasi ekonomidimana harga
ditentukan oleh penjual, kemudian supply barang bisa diatur-atur oleh penjual
sehingga kalau barang langka, maka harga pasti meningkat. Caranya sebenarnya
telah
dilakukan pemerintah dimana telah dibuat KPPU (Komisi Pengawasan PersainganUsaha) untuk mengawasi perusahaan untuk tidak melakukan
monopoli, selain itukembalikan lagi prinsip
ekonomi yang telah diungkapkan di dalam pasal 33 UUD 1945dimana ekonomi berdasar usaha bersama (ayat 1).Baik secara global maupun dalam lingkup kawasan Asia,
khususnya AsiaTenggara, Indonesia berada
dalam suatu lingkungan yang ditandai dengan berbagai pertentangan. Di beberapa kawasan pertentangan ini
telah atau sewaktu-waktu dapatmenjelma menjadi konflik
bersenjata. Kekuatiran akan akibat perang umum maupunkemungkinan eskalasi perang terbatas, menyebabkan makin
berkembangnya suatu bentuk perang yang sering disebut perang revolusioner. Infiltrasi, subversi sampai padakerusuhan dan pemberontakan bersenjata merupakan tahap-tahap
dari bentuk perang ini,yang total sifatnya, baik
dalam obyek, maupun metode, sehingga tidak satupun aspek kehidupan bangsa yang luput dari ancaman ini. Suatu gejala
lain yang perlu mendapat perhatian pula adalah
teror internasional dengan tindakan seperti pembajakan dan penyanderaan, suatu cara baru untuk mencapai suatu
tujuan politik.Beberapa bentuk gangguan dalam negeri yang
setiap saat dapat dihadapi dan perlu mendapat perhatian bidang pertahanan keamanan negara antara lain: gangguan
terhadap persatuan dankesatuan bangsa, gangguan
keamanan wilayah laut Nusantara, gangguan keamanan danketertiban masyarakat, gangguan infiltrasi dan subversi
serta pemberontakan bersenjatayang biasanya berkaitan dengan usaha pihak asing, gangguan
kejahatan narkotika,gangguankejahatan dengan kekerasan serta berbagai bentuk gangguan yang disebabkan oleh ketegangan sosial
Sungguhpun perhatian lebih dipusatkan pada masalah keamanan dalam negeri sertarongrongan yang lebih bersifat infiltrasi dan subversi, kewaspadaan nasional terhadap segala bentuk ancaman dan tantangan merupakan sesuatu yang mutlak, untuk memeliharakelangsungan hidup bangsa dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan sertamelaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mencapai ketahanan nasional yang tinggi.Faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam menghadapi masalah pertahanan dankeamanan adalah perkembangan lingkungan internasional dan regional, pertentangan dan konflik bersenjata yang terjadi di beberapa kawasan, pengaruh resesi ekonomi dan perkembangan lingkungan hidup di dalam negeri sendiri. Suasana ketidakpastian menuntut agar bangsa Indo-nesia lebih menyadari kenyataan dan meningkatkan upaya untuk memelihara daya tangkal yangefektif. Cara mengatasinya adalah Pembangunan TNI (untuk ancaman luar negeri) dan Polri(untuk ancaman dalam negeri) perlu dilanjutkan (dimulai dari Repelita II), misalnyameningkatkan kesejahtreaan TNI /Polri (masalah mencukupi kebutuhan fisik manusia),deteriorisasi materiil dan sarana dan prasarana maupun pendidikan mencakup persenjataan untuk menjada keamanan dalam dan luar negeri. Karena anggaran yang terbatas, sehingga untuk belanja modal (membeli perlengkapan persenjataan) tidak dimungkinkan di Indonesia.
Sungguhpun perhatian lebih dipusatkan pada masalah keamanan dalam negeri sertarongrongan yang lebih bersifat infiltrasi dan subversi, kewaspadaan nasional terhadap segala bentuk ancaman dan tantangan merupakan sesuatu yang mutlak, untuk memeliharakelangsungan hidup bangsa dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan sertamelaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mencapai ketahanan nasional yang tinggi.Faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam menghadapi masalah pertahanan dankeamanan adalah perkembangan lingkungan internasional dan regional, pertentangan dan konflik bersenjata yang terjadi di beberapa kawasan, pengaruh resesi ekonomi dan perkembangan lingkungan hidup di dalam negeri sendiri. Suasana ketidakpastian menuntut agar bangsa Indo-nesia lebih menyadari kenyataan dan meningkatkan upaya untuk memelihara daya tangkal yangefektif. Cara mengatasinya adalah Pembangunan TNI (untuk ancaman luar negeri) dan Polri(untuk ancaman dalam negeri) perlu dilanjutkan (dimulai dari Repelita II), misalnyameningkatkan kesejahtreaan TNI /Polri (masalah mencukupi kebutuhan fisik manusia),deteriorisasi materiil dan sarana dan prasarana maupun pendidikan mencakup persenjataan untuk menjada keamanan dalam dan luar negeri. Karena anggaran yang terbatas, sehingga untuk belanja modal (membeli perlengkapan persenjataan) tidak dimungkinkan di Indonesia.
Untuk mengatasi keterbatasan dana adalah
memanfaatkan tenaga / perusahaan dalam negeri artinya biasanya pesawat atau tank yang dipesan dari luar negeri, maka dibuat saja di negeri sendiri,misalnya yang telah dilakukan saat ini dimana tank dibuat oleh perusahaan di Indonesia.Masalah lemahnya pendidikan juga mempengaruhi aspek ekonomi Indonesia yang juga akan berujung pada kemiskinan. Hal ini dikarenakan, di era globalisasi seperti saat ini ilmu pengetahuan serta pendidikan memegang peranan penting untuk membangun suatu negara. Negara yang pendidikan serta pengetahuannya terbelakang akan sulit mengalami perkembanganserta kemajuan sehingga memudahkannya untuk masuk ke dalam negara yang terbelakang.Selain itu juga ada anggapan bahwa maju atau mundurnya suatu negara tergantung pada pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Karena dengan pendidikan dan IPTEK yangdimilikinya,rakyat dapat ikut serta aktif dalam membangun negaranya khususnya di bidang perekonomian dengan memanfaatkan perdagangan bebas yang ada. Sehingga pemecahanmasalah di bidang ekonomi juga harus menitik beratkan pada pemberian pendidikan yangmemadai bagi rakyatnya, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan serta kemanjuan bangsanya khususnya di bidang perdagangan.
Di bidang sosial budaya, ancaman terbesarnya adalah tidak bisanya rakyat Indonesia mempertahankan kebhinekaan yang ada. Dimana keberaganan budaya dan suku bangsa yangseharusnya menjadi pemersatu bangsa malah sering dijadikan alat untuk memecah belahkan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat dari perbedaan ras dangolongan. Dimana setiap anggota dari suku dan budaya yang ada beranggapan kalau kebudayaanserta suku merekalah yang paling baik dan tidak mengindahkan kebudayaan serta suku lainnya yang ada di tengah masyarakat. Sikap mementingkan kepentingan golongan di bandingkan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan ini jugalah yang dapat memecah belahkan persatuan yang ada, dimana masing-masing pihak berupaya untuk mencapai tujuannya denganmengesampingkan tujuan nasional secara keseluruhan. Selain itu juga perbedaan agama seringmemacu timbulnya konflik yang ada di masyarakat. Dimana terdapat paham yang membeda- bedakan ajaran agama yang satu dengan yang lain, yang kemudian akan mengakibatkan terbentuknya gap antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Perbedaanagama serta aliran kepercayaan yang ada di Indonesia inilah yang paling berdampak besar terhadap perpecahan serta merupakan ancaman yang serius di bidang sosial budaya.Masalah perbedaan status serta starta dalam masyarakat juga merupakan ancaman di bidang sosial budaya, dimana terdapat perbedaan yang mencolok antara majikan dan bawahanserat antara yang kaya dan yang miskin. Ini juga berpotensi untuk memicu terjadinya konflik dalam masyarakat jika perbedaan tersebut terlalu mencolok. Perbedaan ini bukan hanya dalamstatus yang dimiliki saja tetapi biasanya juga terhadap perlakuan yang mereka peroleh, seperti halnya orang kaya selalu diutamakan kepentingannya di bandingkan dengan yang miskin.
Di bidang sosial budaya, ancaman terbesarnya adalah tidak bisanya rakyat Indonesia mempertahankan kebhinekaan yang ada. Dimana keberaganan budaya dan suku bangsa yangseharusnya menjadi pemersatu bangsa malah sering dijadikan alat untuk memecah belahkan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat dari perbedaan ras dangolongan. Dimana setiap anggota dari suku dan budaya yang ada beranggapan kalau kebudayaanserta suku merekalah yang paling baik dan tidak mengindahkan kebudayaan serta suku lainnya yang ada di tengah masyarakat. Sikap mementingkan kepentingan golongan di bandingkan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan ini jugalah yang dapat memecah belahkan persatuan yang ada, dimana masing-masing pihak berupaya untuk mencapai tujuannya denganmengesampingkan tujuan nasional secara keseluruhan. Selain itu juga perbedaan agama seringmemacu timbulnya konflik yang ada di masyarakat. Dimana terdapat paham yang membeda- bedakan ajaran agama yang satu dengan yang lain, yang kemudian akan mengakibatkan terbentuknya gap antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Perbedaanagama serta aliran kepercayaan yang ada di Indonesia inilah yang paling berdampak besar terhadap perpecahan serta merupakan ancaman yang serius di bidang sosial budaya.Masalah perbedaan status serta starta dalam masyarakat juga merupakan ancaman di bidang sosial budaya, dimana terdapat perbedaan yang mencolok antara majikan dan bawahanserat antara yang kaya dan yang miskin. Ini juga berpotensi untuk memicu terjadinya konflik dalam masyarakat jika perbedaan tersebut terlalu mencolok. Perbedaan ini bukan hanya dalamstatus yang dimiliki saja tetapi biasanya juga terhadap perlakuan yang mereka peroleh, seperti halnya orang kaya selalu diutamakan kepentingannya di bandingkan dengan yang miskin.
Solusi untuk permasalahan ini adalah perlunya sikap toleransi antar sesama, dimanasemua anggota masyarakat harus menghormati serta menghargai hak serta kepentingansesamanya, mengutamakan serta memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.Selain itu ancaman yang perlu diperhatikan di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Jangan sampai kejadian di Desember 2002 terulang, dimana Pulau Sigitan dan Pulau Sipadan diambil oleh negaralain. Apalagi kita tahu RI memiliki batas wilayah dilaut dengan 10 negara tetangga, yaitudengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australiadan Timor Leste berbatasan dengan RI di darat. Baik perbatasan di laut maupun di daratmasalah penegasan dan penetapan batas internasional tersebut sampai sekarang belumtuntas karena masih ada kantung-kantung sepanjang garis batas yang belum tertutup(belum ada kesepakatan bersama dalam penentuan batas negara maupun yang bermasalah). Sebagai contoh, di perbatasan darat antara RI - Malaysia di Kalimantanterdapat 10 permasalahan batas yang masih perlu penyelesaian
. Mengatasi hal ini adalah memperkuat pengamanan di daerah batasan dengan menempatkan TNI di daerah perbatasan. Selain itu pemerintah harus tegas dan mengambil tindakan cepat untuk melakukan negosiasi dengan pemerintahan negara lain tentang batas wilayah. Jikatindakan represif tidak berjalan, kita bisa saja melakukan konfontrasi dengan negara yang bersangkutan seperti yang dilakukan Indonesia kepada Malaysia tahun 1960-an.
Langganan:
Postingan (Atom)